PATI – Kebutuhan penanganan infrastruktur menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Pati dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra setelah Pemkab Pati bersama DPRD menyepakati rancangan perubahan anggaran dalam rapat paripurna.
Chandra mengatakan, kebutuhan pembangunan infrastruktur masih cukup besar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi jalan hari ini mendapat laporan dari masyarakat.
“Prioritasnya tetap infrastruktur dan masih banyak sekali yang perlu diperhatikan,” ujar Chandra kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pati bersama DPRD Pati telah menyelesaikan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Persetujuan bersama, kemudian dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani dalam rapat paripurna.
Namun, Chandra menegaskan bahwa proses tersebut belum sampai pada tahap penetapan Perda.
“Ini baru rancangan. Selanjutnya rancangan ini akan kami kirimkan ke Gubernur, masih menunggu tanggapan dari Provinsi Jawa Tengah maksimal 15 hari kerja,” jelasnya.
Tahapan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian dari proses sebelum Perubahan APBD 2026 dapat ditetapkan dan dilaksanakan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Pati, H. Ali Badruddin, S.E., Wakil Ketua I, H. Hardi, Wakil Ketua II, Ir. Bambang Susilo, Wakil Ketua III, H. Suwito, S.H serta Pj Sekda Pati, Siti Subiati, S.H., M.M.
Plt Bupati Pati berharap seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Setelah ditetapkan, anggaran perubahan diharapkan dapat mendukung program pembangunan serta menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat.
Ia menambahkan, bahwa pelaksanaan anggaran perlu mengedepankan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi
Agar kedepan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat”, pungkasnya.(red)
