SEMARANG – Pengawasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) membutuhkan sinergi berbagai pihak.
Tidak hanya pemerintah desa, tetapi juga aparat pengawasan, aparat penegak hukum, masyarakat dan perusahaan pers.
Ketua Koordinator SMSI Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir hari ini menilai komunikasi antar pemangku kepentingan, perlu diperkuat.
Agar kedepan pengawasan pembangunan desa tidak berjalan sendiri-sendiri.“Pengawasan jangan hanya dilakukan ketika muncul persoalan.
Sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, semuanya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Agus Kliwir, Selasa (15/9/2026).
Ia mengatakan perusahaan pers mempunyai fungsi kontrol sosial yang dapat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan desa.
Namun, menurutnya, fungsi tersebut harus dijalankan berdasarkan data dan fakta, sehingga pemberitaan tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Dalam konteks pengawasan anggaran negara, Agus menyinggung pentingnya komitmen Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, serta Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M.
Agus Kliwir berharap semangat pengawasan tersebut dapat diperkuat melalui komunikasi antara jajaran kejaksaan dan organisasi perusahaan pers di daerah.
Ia bahkan mendorong Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan seluruh Kejaksaan Negeri agar membangun komunikasi, serta membuka ruang kunjungan ke kantor SMSI di wilayah masing-masing.
Menurut Agus Kliwir, komunikasi yang baik dapat membantu memperjelas informasi, sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman dalam pemberitaan maupun proses pengawasan.
“SMSI harus menjadi bagian dari garda depan dalam mengawal transparansi anggaran. Tetapi pengawasan tersebut harus dilakukan secara profesional, berdasarkan data dan fakta,” lanjutnya
Ia menambahkan, pengawasan DD dan ADD seharusnya tidak berhenti pada slogan. Masyarakat harus dapat melihat adanya mekanisme pengawasan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui Pokja Newsroom Jaga Desa, SMSI ingin mendorong pers lebih aktif mengawal pembangunan desa, bukan sekadar memberitakan hasil pembangunan setelah seluruh proses selesai.
“Perusahaan pers harus menjalankan fungsi kontrolnya, dan masyarakat harus diberikan ruang untuk mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola,” tutur Agus Kliwir.(red)
