PATI – Rencana pembangunan KDMP di wilayah Desa Sukobubuk, Kabupaten Pati, berubah menjadi polemik yang mengguncang ketenangan warga, Sabtu (28/3/2026).
isu tersebut memunculkan gejolak serius, karena warga menilai pemerintah desa tidak transparan dalam mengambil keputusan.
Polemik ini mencuat setelah rapat internal digelar bersama berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh desa, BPD, RT/RW, LMDH, hingga perangkat desa.
Rapat yang semula ditujukan untuk membahas program pembangunan, justru berubah menjadi ajang kritik terbuka terhadap kinerja pemerintah desa.
Warga menilai penentuan lokasi pembangunan KDMP dilakukan dengan cara tergesa-gesa dan minim musyawarah.
Sejak awal, masyarakat tidak pernah diberi penjelasan rinci mengenai lokasi, skema pembangunan, maupun dampak sosial yang mungkin timbul.
Yang membuat situasi semakin panas adalah munculnya informasi bahwa lapangan desa akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.
Informasi itu langsung memantik kemarahan, karena lapangan selama ini dianggap sebagai aset publik yang tidak boleh disentuh tanpa persetujuan bersama.
Sejumlah warga mengaku kecewa karena merasa tidak dihargai. Mereka menilai pemerintah desa, seolah sudah menyiapkan keputusan tanpa melibatkan masyarakat.
“Kondisi itu membuat suasana desa berubah menjadi tegang, bahkan muncul kekhawatiran terjadinya konflik horizontal, jika persoalan ini terus dibiarkan.
Rapat internal akhirnya membuka kenyataan pahit. Banyak peserta rapat mengaku baru memahami keputusan lokasi KDMP setelah isu tersebut mencuat.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa pemerintah desa, gagal membangun komunikasi yang sehat. Di hadapan tekanan publik yang semakin besar
Kepala Desa Sukobubuk, Saman akhirnya mengambil langkah yang jarang dilakukan. Ia mengakui adanya miskomunikasi dan meminta maaf kepada warga.
“Untuk ke depan, pihak desa akan mengalihkan lokasi pembangunan KDMP,” kata Saman kepada wartawan di lokasi lapangan
Ia mengakui bahwa polemik tersebut telah memicu kegaduhan dan keresahan luas. Karena itu, pemerintah desa tidak ingin konflik berkembang menjadi perpecahan yang lebih besar.
Saman juga menyatakan bahwa musyawarah desa resmi akan segera digelar, untuk menentukan langkah pembangunan yang benar-benar disepakati bersama.
“Permintaan maaf kami haturkan bagi warga. Jika kemarin lokasi KDMP di lapangan, nanti ke depan kami alihkan,” tambahnya.
Kasus ini menjadi sorotan, karena menunjukkan bagaimana sebuah program pembangunan bisa berubah menjadi krisis kepercayaan ketika dijalankan tanpa transparansi.
Warga kini menunggu bukti nyata bahwa musyawarah desa benar-benar menjadi ruang pengambilan keputusan, bukan hanya formalitas untuk menenangkan situasi.
Jika pemerintah desa kembali bermain dalam pola komunikasi tertutup, maka polemik KDMP Sukobubuk berpotensi menjadi luka panjang yang sulit dipulihkan di tengah masyarakat.(red)
