PATI – Ratusan nelayan menggelar aksi damai di pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/5/2026). Mereka menuntut perubahan kebijakan harga BBM non-subsidi, yang dinilai semakin membebani aktivitas perikanan rakyat.
Para nelayan menyampaikan bahwa harga BBM yang tinggi telah memukul sektor perikanan tradisional.
Ini menjadi tulang punggung ekonomi pesisir. mereka menilai kebijakan energi nasional terkesan tidak adil, karena nelayan yang bekerja di sektor produktif justru harus membeli solar dengan harga yang memberatkan.
Dalam tuntutannya, massa meminta adanya penyesuaian harga BBM khusus untuk kapal nelayan, agar biaya operasional melaut bisa ditekan.
Dia menyebut saat ini banyak nelayan terpaksa mengurangi intensitas melaut, karena hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya bahan bakar.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran lebih luas, karena apabila nelayan terus mengurangi aktivitas, maka rantai pasok hasil laut juga akan terganggu.
Nelayan menambahkan bahwa mereka bukan sekadar pekerja pesisir, melainkan bagian penting dari sistem ketahanan pangan nasional.
“Apa gunanya bicara ketahanan pangan, kalau nelayan dipaksa menanggung beban BBM sendiri?” menjadi salah satu kritik yang menguat dalam aksi tersebut.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra hari ini turun langsung menemui massa dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan membawa aspirasi nelayan hingga ke pemerintah pusat.
Ia menegaskan tuntutan tersebut dikawal DPRD Pati, kemudian, disampaikan kepada kementerian kelautan dan perikanan (KKP).
“Aspirasi ini akan kita masukkan ke agenda nasional ke kementerian KKP supaya bisa ditindaklanjuti.
Ada dukungan agar harga BBM ini sesuai dengan yang para nelayan inginkan,” ujar Chandra di hadapan peserta aksi, didampingi DPRD.
Meski mendengar komitmen tersebut, nelayan mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar memberikan pernyataan seremonial.
Ia menyebut tuntutan ini sudah terlalu lama diperjuangkan, namun belum pernah ada solusi yang benar-benar menuntaskan akar persoalan.
Chandra mengungkapkan pihak KKP telah memberikan respons positif, setelah Pemkab Pati menyampaikan pemaparan dan perhitungan ekonomi terkait beban operasional nelayan.
“Respon KKP bagus dan mereka menerima. sudah kita jelaskan maksud tujuan para nelayan, sebagai dasar perhitungannya sudah kita berikan perhitungan-perhitungan ekonomisnya,” lanjutnya
Pemkab Pati siap mengawal perjuangan nelayan, hingga ke jakarta. agar aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai formalitas.
“Kita akan mengawal teman-teman nelayan untuk di jakarta dan ke depan aspirasinya diterima oleh pemerintah pusat,” katanya.
Aksi damai nelayan ini menjadi alarm keras, bahwa kebijakan BBM perlu ditinjau ulang. agar lebih realistis dan berpihak
Nelayan berharap pemerintah pusat tidak memandang sektor perikanan sebagai pelengkap pembangunan
Melainkan sebagai kekuatan ekonomi nasional, yang wajib dilindungi melalui kebijakan energi yang adil.(red)
