PATI – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah menyebut banyak satuan pendidikan di Kabupaten Pati memanipulasi data akreditasi.” hal tersebut, diketahui saat audiensi bersama BBPMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Kementerian Agama Kabupaten Pati serta Komisi D DPRD, terkait dengan implementasi kurikulum merdeka belajar, program sekolah penggerak, dan perencanaan berbasis data (PBD), Rabu (6/9/2023).
Maka pada umumnya audiensi tersebut membahas seputar standar pelayanan minimal penjaminan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan, baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) maupun menengah pertama (SMP).
Untuk mewujudkan itu, terlihat satuan pendidikan berhasil merepresentasikan mutu pendidikan dan banyaknya satuan pendidikan yang mengakali data akreditasi.
Lebih lanjut, Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Triastuti menyebut bahwa seharusnya satuan pendidikan harus mengubah mindset.” terutama terkait satuan pendidikan sebagai institusi dengan tupoksi di sana menjadi pelopor membentuk karakter, apalagi dengan memberikan data manipulasi.
“Banyak sekolah yang melakukan manipulasi data untuk mengejar akreditasi, hal ini menjadi tugas kita bersama terkait mindset sekolah perlu diperbaiki,” ucap Nugraheni dihadapan awak media.
Dari sekolah, kita ingin kejujuran diawalim, dengan memberikan data riil, memberikan data sesungguhnya tidak dimanipulasi. “karena berdasarkan data itulah, kita akan melakukan perbaikan untuk mengetahui dan menyelesaikan akar masalahnya di mana.
Dengan manipulasi itu, kiranya satuan pendidikan terlihat capaian standar pelayanan minimal meningkat.” padahal itu, tak lebih dari mengejar administrasi semata tanpa memperhatikan aspek mutu, kualitas SDM serta sarpras yang ada dan kita disini mendorong sekolah untuk memberikan data secara jujur, riil, benar,” imbuh Nugraheni.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Pati bernama Wisnu Wijayanto membenarkan bahwa permasalahan manipulasi data akreditasi ternyata dijumpai di lapangan. ” meski tak disebutkan di mana, namun ia mencontohkan seperti fasilitas perpustakaan.
“Ada memang sekolah manipulasi data akreditasi, kita pernah periksa seperti perpustakaan hanya sekat-sekat dan saat audiensi berlangsung, ia juga menyinggung Kabupaten Pati mendapat DAK 19 milyar tahun 2023.
Sejumlah itu, lumayan tinggi dibanding dengan daerah tetangga.” paling tidak, stakeholder terkait mengerti dengan potret kondisi satuan pendidikan di lapangan”, tegas Wisnu Wijayanto selaku Ketua Komisi D DPRD Pati.(red)
