PATI I Gelombang protes terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati semakin meluas.
Aksi yang digelar aliansi masyarakat pati bersatu (AMPB), Selasa (26/8/2025) hari ini menjadi bukti ketidakpuasan rakyat terhadap keputusan dan kebijakan Bupati Sudewo.
Masyarakat menilai kenaikan tarif pajak tersebut memberatkan kondisi ekonomi yang sudah sulit pasca-pandemi. “Kami para petani semakin terhimpit. pajak dinaikkan. Ini jelas tidak adil,” keluh Mulyati kepada wartawan, Selasa (26/8/25).
Dalam tuntutannya, AMPB menegaskan agar pemerintah daerah mencabut kebijakan tersebut dan mengganti arah pembangunan yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.
Tak hanya di pusat kota, penolakan kenaikan PBB-P2 juga bergema di berbagai kecamatan. Sejumlah kelompok masyarakat mulai menggalang solidaritas untuk bergabung dalam aksi lanjutan bulan depan.
“Ini bukan hanya soal pajak, tapi soal keadilan sosial. Kami ingin pembangunan yang merata, bukan hanya menguntungkan pihak tertentu,” tambah Supriyono alias Botok.
Koordinator AMPB menambahkan, bahwa pihaknya mengawal isu ini hingga ke tingkat nasional. Mereka berharap KPK turun tangan memeriksa kebijakan yang dianggap janggal dan diduga juga telah menerima uang suap, terutama terkait proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso tahun anggaran 2018–2022.
Namanya muncul dalam surat dakwaan dua terpidana, Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Dengan semakin menguatnya tekanan publik, situasi politik di Kabupaten Pati diprediksi akan semakin dinamis menjelang akhir tahun.
Sejumlah pengamat menilai, jika tuntutan masyarakat tidak segera direspons, gelombang protes bisa berkembang menjadi isu nasional”, jelas Supriyono alias Botok.(red)
