PATI – Penguatan fungsi pengawasan menjadi salah satu fokus utama Komisi B DPRD Kabupaten Pati dalam menjalankan tugasnya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, S.Pd.I., M.Pd menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah di bidang perekonomian harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Muslihan, Komisi B tidak hanya bertugas membahas program dan anggaran
Tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran, Sabtu (25/7/26).
Pengawasan akan dilakukan pada berbagai sektor strategis seperti pertanian, perikanan, perdagangan, koperasi, perbankan, peternakan, hingga perusahaan daerah.
Selain fungsi pengawasan, penyerapan aspirasi masyarakat akan terus ditingkatkan.
Masukan dari petani, nelayan, pelaku UMKM, maupun masyarakat umum akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah
Agar kedepan kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Muslihan berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan media mampu menciptakan iklim perekonomian yang lebih baik.
Ia menilai pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil.
“DPRD akan terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.
Aspirasi warga menjadi dasar kami dalam memperjuangkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati,” pungkasnya.(red)
