JAKARTA – Tidak semua orang yang mengunggah berita di media sosial dapat menyebut dirinya wartawan.
Sebaliknya, kerja jurnalistik juga tidak boleh begitu saja disamakan dengan aktivitas konten kreator. Persoalan batas profesi ini menjadi sorotan Agus Kliwir, Kamis (19/11/2026).
Direktur Utama PT MNS Grub Pers, CEO PT SMGC sekaligus Ketua Umum RPPAI tersebut menilai, pemahaman masyarakat terhadap profesi jurnalistik masih perlu diperkuat.
Ia menjelaskan, wartawan bekerja berdasarkan proses jurnalistik yang memiliki standar profesional dan aturan etik.
Mulai dari pencarian fakta, verifikasi narasumber, konfirmasi, pengolahan informasi hingga publikasi berita.
Landasan kerja tersebut diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Berbeda dengan wartawan, konten kreator dapat membuat berbagai jenis konten sesuai kreativitas masing-masing. Tidak seluruh aktivitas tersebut merupakan kegiatan jurnalistik.
“Pertanyaannya sederhana, apakah setiap orang yang mengunggah berita bisa langsung mengklaim dirinya wartawan? Tentu harus dilihat proses, fungsi dan tanggung jawabnya,” kata Agus Kliwir.
Namun, ia juga mengingatkan agar perbedaan profesi tersebut tidak dijadikan celah untuk melemahkan perlindungan terhadap wartawan.
Sebab, pers mempunyai fungsi kontrol sosial yang tidak boleh berhenti hanya karena adanya tekanan atau ancaman hukum, ketika pemberitaan menyentuh persoalan kepentingan publik.
Agus Kliwir turut menyinggung Pasal 8 UU Pers serta Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang memperkuat perlindungan terhadap kerja jurnalistik melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Menurutnya, hak jawab, hak koreksi dan mekanisme Dewan Pers harus mendapatkan perhatian dalam penanganan persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik.
“Di sisi lain, konten kreator juga tetap mempunyai tanggung jawab atas materi yang dipublikasikan. Apabila konten mengandung fitnah, ancaman, pemerasan atau memenuhi unsur tindak pidana, penanganannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Kami menilai, masyarakat perlu membedakan kritik, pemberitaan, opini dan tindakan yang melanggar hukum.
“Jangan sampai profesi wartawan dikaburkan, sementara perlindungan terhadap kerja jurnalistik justru diabaikan.
Pers harus profesional, tetapi ruang kritik terhadap kekuasaan juga harus tetap dijaga,” pungkasnya.(red)















































