PATI – Kabar mengenai lebih dari 200 paket aspirasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Banprov Jateng) di wilayah Kabupaten Pati yang disebut-sebut ditarik atau dikembalikan menjadi perhatian masyarakat.
Persoalan tersebut berkaitan dengan informasi bahwa sejumlah paket diduga berada di luar wilayah daerah pemilihan (dapil). Namun, informasi itu masih memerlukan pembuktian melalui dokumen resmi.
Narasumber berinisial WD mengatakan terdapat pembicaraan mengenai lebih dari 200 paket aspirasi Banprov yang diminta untuk dikembalikan.
Informasi tersebut disampaikan saat ditemui wartawan di salah satu kafe di Pati, Senin malam (29/9/2026).
Sejumlah kepala desa disebut membenarkan adanya informasi atau imbauan mengenai pengembalian paket.
Kendati demikian, belum diperoleh daftar resmi yang menunjukkan paket mana saja yang dipersoalkan.
Plt Kepala Dispermades Pati, Hadi Santosa ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan tertulis terkait persoalan tersebut.
Ia juga menyebut adanya informasi mengenai asistensi dari KPK dan kondisi tersebut membuat verifikasi menjadi penting.
Pemeriksaan perlu membedakan antara informasi awal, proses asistensi, persoalan administratif dan temuan resmi, apabila memang ada.
Masyarakat dapat meminta keterbukaan mengenai dokumen pengusulan, lokasi kegiatan, penerima, nilai anggaran serta dasar hukum pengalokasian setiap paket”, ujar Hadi Santosa saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/9/26).
Jika terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti KPK RI, BPK RI dan BPK Jateng
Dengan demikian, polemik ratusan paket Banprov di Pati tidak berhenti pada informasi yang beredar, tetapi dapat memperoleh kejelasan berdasarkan data, dokumen, dan hasil pemeriksaan resmi.
Redaksi membuka ruang konfirmasi kepada Pemprov Jawa Tengah, DPRD Jawa Tengah, Pemkab Pati maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan.(red)
