BANTEN – Ketua Ormas Badak DPW Provinsi Banten, Asep Pahrudin mengkritik lemahnya pengawasan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Kritik tersebut disampaikan menyusul adanya temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI, terkait proyek jalan desa dan jaringan irigasi tahun anggaran 2025 yang disebut belum sesuai spesifikasi teknis.
Asep menegaskan, pemerintah daerah harus bertanggung jawab memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan, sesuai aturan dan kontrak kerja.
“Jangan sampai program unggulan pemerintah justru tercoreng karena kualitas pekerjaan yang tidak maksimal,” kata Asep kepada wartawan, Kamis (28/5/26).
Ia juga meminta Gubernur Banten, Andra Soni segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk keseriusan dalam memperbaiki tata kelola pembangunan.
Menurut Asep, pembangunan jalan desa sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena itu, ia berharap seluruh proyek infrastruktur ke depan dapat diawasi lebih ketat, agar hasil pembangunan benar-benar berkualitas dan tahan lama.
Temuan tersebut tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan APBD Provinsi Banten tahun 2025 yang disampaikan Kepala V BPK RI, Boby Adityo Rizaldi.(red)
