SEMARANG – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kembali menegaskan pentingnya kerjasama publikasi yang profesional, dan terukur antara instansi pemerintah dengan perusahaan pers.
Ketua Koordinator SMSI Eks Karesidenan Pati, A.S Agus Samudra (Agus Kliwir) meminta pemerintah daerah hingga pusat serta jajaran TNI-Polri
Agar kedepan tidak sembarangan menggandeng media, dalam kerjasama penyebarluasan informasi.
Ia menilai, publikasi instansi pemerintah memiliki peran strategis. karena menjadi sumber informasi masyarakat.
Karena itu, mitra media harus dipastikan legal dan kredibel. “kerjasama publikasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan
Hal ini menyangkut kredibilitas informasi serta penggunaan anggaran negara,” ungkap Agus Kliwir saat ditemui wartawan, Senin (27/4/2026).
SMSI merupakan konstituen Dewan Pers yang menaungi perusahaan pers yang telah memenuhi ketentuan verifikasi dan standar jurnalistik.
“SMSI hadir sebagai representasi pers nasional. Kami mendorong agar perusahaan pers tertib administrasi, tertib legalitas serta menjalankan standar sesuai aturan Dewan Pers,” katanya.
Untuk menjalankan fungsi pembinaan dan penertiban perusahaan media siber di Indonesia, agar seluruhnya memiliki lisensi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Menurut Agus Kliwir, verifikasi perusahaan pers merupakan faktor penting demi memastikan media bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
“Jika perusahaan pers tidak sesuai aturan Dewan Pers, maka bisa dikatakan ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan,” imbuhnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa instansi pemerintah, TNI, maupun Polri harus selektif memilih mitra publikasi dengan memprioritaskan perusahaan pers yang sudah terverifikasi.
Dia menilai, langkah tersebut akan menciptakan kerjasama yang sehat dan profesional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi resmi pemerintah.
“Dengan memilih media yang jelas legalitasnya, publikasi akan berjalan lebih terpercaya dan tidak menimbulkan polemik,” pungkasnya.(red)
