PATI – Konflik rencana pembangunan Yonif TP di kawasan hutan KHDPK Pati Utara, semakin tajam.
Warga bersama kelompok tani hutan menyatakan tidak akan mundur mempertahankan lahan yang selama ini menjadi ruang hidup, dan sumber penghidupan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan dalam aksi penolakan yang digelar LPHD Alas Tepi Nyawiji, Sabtu (18/4/2026), melibatkan warga Desa Dumpil, Kecamatan Dukuhseti dan Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak.
Aksi dipimpin Kepala Desa Dumpil yang juga Ketua LPHD Alas Tepi Nyawiji sekaligus Koordinator Semut Ireng, Sudarmadi.
Dalam kegiatan itu hadir pula Ketua Kelompok Tani Hutan Ragas Rejo, Selamet serta Ketua Sinatah Berkah, Abdul Manan.
Warga menyampaikan kritik keras, karena kawasan KHDPK Pati Utara yang direncanakan untuk pembangunan Yonif TP disebut sudah masuk PIAP (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial).
Mereka menyebut kawasan tersebut telah diajukan sebagai hutan sosial, dan seharusnya diprioritaskan untuk program pengelolaan masyarakat, bukan dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
“Ini lahan yang sudah kami kelola turun-temurun. Kami mengajukan perhutanan sosial supaya legal.
Kalau sekarang malah diambil, berarti pemerintah mengabaikan petani,” ujar salah satu tokoh warga.
Warga menilai kebijakan pembangunan Yonif TP berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial, karena masyarakat yang selama ini bergantung pada lahan tersebut. takutnya kedepan akan kehilangan akses ekonomi.
Mereka juga menyoroti pentingnya pemerintah bersikap transparan dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk menjelaskan secara terbuka dasar penentuan lokasi Yonif TP.
Dalam forum tersebut, warga meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton, namun ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Mereka juga mendesak agar pihak terkait segera menghentikan rencana pembangunan sebelum konflik berkembang lebih luas.
Sementara itu, warga juga menilai aksi penolakan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Mereka menegaskan akan tetap melakukan konsolidasi dan menyuarakan aspirasi sampai rencana pembangunan Yonif TP dibatalkan.
“Kalau pemerintah tetap memaksakan, kami siap melakukan aksi lebih besar. Ini bukan soal proyek, ini soal hidup masyarakat,” kata Koordinator Semut Ireng, Sudarmadi saat diwawancarai wartawan dilokasi.
Masyarakat menutup forum dengan pernyataan sikap, agar kawasan KHDPK Pati Utara tetap diprioritaskan untuk perhutanan sosial.
Mereka berharap pemerintah tidak mengorbankan kepentingan petani, demi proyek yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat.(red)
