SEMARANG, INFOKLIK.CO I Ketua Koordinator SMSI Eks Karesidenan Pati, A.S. Agus Samudra (Agus Kliwir), hari ini mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman Republik Indonesia
Untuk aktif mengawasi penggunaan anggaran publikasi pemerintah daerah. Menurutnya, lemahnya seleksi dalam kerjasama media berpotensi membuka celah penyalahgunaan anggaran negara
Khususnya, jika publikasi dilakukan melalui perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers.
“Anggaran publikasi bukan uang pribadi pejabat. Itu uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Di sinilah peran BPK dan Ombudsman sangat penting,” ujarnya, Selasa (3/2/26).
Agus Kliwir menilai, pengawasan yang ketat akan mendorong pemerintah daerah lebih disiplin, dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus melindungi pers profesional dari praktik persaingan tidak sehat.
Ia menegaskan, media yang memenuhi standar Dewan Pers sejatinya adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.
“Media yang kredibel justru membantu pemerintah. Informasi tersampaikan dengan benar, kepercayaan publik meningkat, dan demokrasi berjalan sehat,” lanjutnya
SMSI berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah dapat menjadi contoh dalam membangun pola kerjasama media yang sehat, legal, dan bertanggung jawab.
“Kalau pers dikelola secara profesional, maka kolaborasi pemerintah dan media akan membawa dampak positif besar bagi pembangunan daerah,” tutup Agus Kliwir.(red)
