JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara mulai menyiapkan strategi menghadapi dua fase rawan bencana sekaligus.
Selain masih menghadapi ancaman kekeringan hingga Oktober, pemerintah daerah juga mulai bersiap menghadapi perubahan menuju musim penghujan.
Kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Shima, Rabu (9/9/2026).
Forum dipimpin Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo bersama Wakil Bupati, Muhammad Ibnu Hajar, Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, Forkopimda, dan jajaran organisasi perangkat daerah.
Witiarso mengatakan persoalan kekeringan harus ditangani dengan strategi yang lebih panjang.
Pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika masyarakat sudah mengalami krisis air. “Penanganan harus disiapkan sejak awal, bukan menunggu kondisi semakin parah,” ujar Bupati Jepara, Witiarso kepada wartawan
Ancaman kekeringan di Jepara tergolong serius. Indeks risiko bencana 2025 mencatat nilai risiko kekeringan sebesar 20,79 atau masuk kategori tinggi.
Sementara itu, hingga 2 September, tiga desa telah dilaporkan mengalami kesulitan air. Kondisi tersebut berdampak pada 1.415 kepala keluarga atau 4.247 jiwa.
Sebagai langkah darurat, sekitar 320 ribu liter air bersih, telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
Namun, pemerintah kini mulai menyiapkan langkah permanen. BPBD dan perangkat daerah diminta memetakan wilayah rawan kekeringan secara lebih detail
Untuk menentukan pembangunan sumur bor serta jaringan pipanisasi dan Pemkab Jepara bahkan telah menyiapkan Rp4,2 miliar dalam APBD 2027
Agar kedepan memperkuat akses air bersih di wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan.
Dukungan sektor swasta melalui CSR juga dibuka untuk mempercepat penanganan kebutuhan air masyarakat.
Menurut Witiarso, pembangunan sarana air tidak boleh berhenti pada tahap pembangunan fisik. Sistem pengelolaan dan pemeliharaan harus dipastikan sejak awal
Supaya fasilitas tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang. Pemerintah kecamatan diminta menggandeng masyarakat untuk menentukan mekanisme pengelolaan, termasuk melalui SPAM Desa atau PDAM.
Di tengah penanganan kekeringan, Pemkab Jepara juga mulai mengalihkan perhatian pada ancaman bencana saat musim penghujan tiba.
Perangkat daerah diminta melakukan pemeriksaan terhadap kondisi infrastruktur dan lingkungan.
Masa peralihan musim dinilai perlu mendapat perhatian, karena perubahan cuaca dapat memunculkan potensi bencana baru.
Dengan langkah antisipasi tersebut, Pemkab Jepara berharap penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, tetapi dapat dilakukan lebih cepat berdasarkan pemetaan risiko dan kesiapan infrastruktur”, pungkasnya.(red)
