PATI I Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin kembali mengangkat suara lantang soal konflik lahan antara warga Desa Pundenrejo dan PT LPI PG Pakis Baru.
Dalam pernyataan tegasnya, ia meminta semua unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) untuk tidak berpangku tangan.
“Saya meminta forkompinda bergerak aktif. Jangan tunggu situasi memanas,” ujar Ali Badrudin, Jumat (9/5/2025).
Ketua DPRD Pati menilai situasi sudah terlalu lama dibiarkan tanpa kepastian. Warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat pundenrejo (Germapun) terus menuntut kejelasan atas lahan yang mereka anggap sebagai warisan leluhur dan hak komunal Desa.
Ketegangan pun meningkat, terutama setelah muncul dugaan penguasaan lahan secara sepihak oleh pihak perusahaan.
Menurut Ali Badrudin, langkah konkret sangat diperlukan. Ia menyebut mediasi terbuka yang transparan sebagai solusi utama.
“Asalkan semua pihak mau duduk bersama tanpa prasangka, saya yakin jalan damai bisa ditemukan,” ucap Ketua DPRD Pati.
Ia juga menekankan peran strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati. Bagi Ali Badrudin, kejelasan status kepemilikan tanah merupakan kunci utama.
“Kalau BPN Pati bisa menghadirkan data yang valid dan peta hukum lahan secara akurat, maka tidak akan ada ruang untuk klaim sepihak,” lanjutnya.
Masyarakat sendiri menyuarakan keluhan serupa. Salah seorang warga, inisial D menyatakan bahwa sengketa lahan ini bukan soal kepentingan pribadi.
“Ini bukan soal kami atau mereka. Ini tentang martabat dan masa depan Dasa kami,” kata inisial D
Ali Badrudin juga mengingatkan bahaya dari konflik sosial yang berkepanjangan. Ia tak ingin Pati menjadi sorotan nasional. Akibat konflik agraria yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog.
“Kalau pemerintah lamban, bukan tidak mungkin akan muncul provokasi dari pihak luar. Ini berisiko menimbulkan keretakan sosial,” jelas Ketua DPRD Pati.
Sebagai Ketua DPRD, ia mengaku sudah menyampaikan aspirasi warga ke berbagai lembaga terkait.
Namun, ia merasa perhatian dari forkompinda masih belum maksimal. Ali Badrudin berharap ada langkah taktis dalam waktu dekat, termasuk kemungkinan pembentukan tim penyelesaian khusus.
“Kita tidak ingin Pati tercatat sebagai wilayah konflik. Maka semua pihak harus menunjukkan tanggung jawab,” pintanya
Situasi di lapangan kini terpantau relatif tenang, namun tetap menyisakan keresahan. Warga masih berharap adanya titik terang
Sementara perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan Ketua DPRD Pati.(red)
