JAKARTA I Dalam upaya memperkuat transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara, Presiden RI, Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kementerian menerapkan sistem digital berbasis keterbukaan publik.
Kebijakan ini disampaikan saat memberikan pengarahan di Istana Negara, Selasa (7/10/2025).
“Digitalisasi anggaran adalah langkah nyata untuk menutup peluang penyimpangan,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, pemerintahannya tidak akan mentolerir praktik korupsi, sekecil apa pun.
“Koruptor bukan hanya mencuri uang, tapi juga merampas hak rakyat. Negara tidak boleh kalah dengan orang-orang seperti itu,” kata Presiden RI kepada Wartawan
Ia meminta KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI memperkuat koordinasi dan saling dukung dalam menjalankan tugas.
Presiden RI juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi, agar pelayanan publik bebas dari pungli dan suap.
“Kalau masih ada yang main-main, laporkan ke saya. Kita harus tegas,” ucapnya di hadapan para menteri.
Prabowo menambahkan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penangkapan.
“Kita harus membangun karakter bangsa yang kuat. Anak-anak harus diajarkan kejujuran sejak dini,” lanjutnya.
Prabowo menutup arahannya dengan harapan,“Era baru pemerintahan bersih sudah dimulai. Mari kita kawal bersama.(red)
