JAKARTA – Program revitalisasi sekolah jenjang SD, SMP hingga SMA menjadi salah satu perhatian dalam diskusi Penasehat Presiden RI, Hashim Sujono Djojohadikusumo bersama Agus Kliwir, Ketua Koordinator SMSI Eks Karesidenan Pati, Minggu (30/8/2026).
Hashim meminta pers tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawal penggunaan anggaran pemerintah secara objektif dan berbasis data.
Menurutnya, program pembangunan dan bantuan pemerintah harus mendapat pengawasan berlapis, agar pelaksanaannya transparan, tepat sasaran dan tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan.
Agus Kliwir menilai pengawasan menjadi semakin penting, ketika program pemerintah memiliki anggaran besar dan dilaksanakan hingga tingkat daerah.
“Pengawasan jangan dilakukan setelah muncul masalah. Sejak awal harus ada keterbukaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.
Program revitalisasi sekolah tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025″, kata Agus Kliwir
Penasehat Presiden RI, Hashim Sujono Djojohadikusumo mendorong lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan maupun pemeriksaan untuk melakukan pengecekan, apabila ditemukan indikasi persoalan dalam pelaksanaan program.
Di antaranya Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Inspektorat, Ombudsman serta Badan Pemeriksa Keuangan sesuai kewenangan masing-masing.
Ia juga mengingatkan agar dugaan permainan fee, komisi atau penyalahgunaan kewenangan tidak dibiarkan, apabila terdapat bukti yang cukup.
“Pers bukan aparat penegak hukum. Tetapi pers mempunyai fungsi kontrol sosial. Kalau ada indikasi penyimpangan
Harus diberitakan berdasarkan bukti dan data, kemudian disampaikan kepada lembaga yang berwenang,” ujar Hashim kepada wartawan.
SMSI siap mengambil bagian dalam mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya dalam mengawal program pemerintah di wilayah Jawa Tengah.
Menurutnya, tujuan pengawasan bukan mencari-cari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai program pendidikan yang seharusnya memperbaiki kualitas sekolah, justru menjadi ruang kepentingan segelintir pihak.
Uang negara harus digunakan sesuai tujuan dan manfaatnya, kedepan harus kembali kepada rakyat,” lanjutnya
Agus Kliwir, Ketua Koordinator SMSI Eks Karesidenan Pati berharap keterlibatan pers, masyarakat dan lembaga pengawasan dapat menciptakan sistem kontrol yang lebih kuat
Sehingga program pemerintah berjalan bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik”, tutur Agus Kliwir.(red)
