JAKARTA I Kebijakan naturalisasi kapal asing menjadi salah satu isu panas yang diangkat Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) saat mendatangi Kantor Sekretariat Negara, Jumat (26/9/2025).
Menurut Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno berkata bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi maritim dan kami usulkan 14 poin tuntutan hasil Rembug Nelayan Nasional.
“Seperti kapal asing diberi ruang, nelayan lokal akan semakin terpinggirkan. Laut Indonesia harus untuk rakyat Indonesia,” ujar Hadi Sutrisno kepada wartawan, Minggu (28/9/25).
Selain isu kapal asing, SNI juga menyoroti PBB laut dan beban PNBP yang dianggap mencekik nelayan.
Mereka menuntut kebijakan yang lebih adil, agar kedepan sektor kelautan benar-benar menyejahterakan rakyat.
Dalam pertemuan, Wakil Mensesneg, Juri Ardiantoro menyatakan bahwa pemerintah akan menampung aspirasi tersebut.
“Kami pahami ini penting, dan akan diteruskan ke Presiden,” lanjut Juri Ardiantoro
Aspirasi SNI menjadi simbol perjuangan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia.
Publik berharap Presiden Prabowo memberikan keputusan tegas, agar kebijakan yang pro-asing tidak lagi mengorbankan nelayan kecil.(red)
