SEMARANG – Deklarasi perang terhadap korupsi resmi digaungkan di Jawa Tengah. Dalam agenda dialog antikorupsi yang digelar wilayah grhadhika bhakti praja, Semarang.
Seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng, termasuk Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menandatangani Pakta Integritas bersama KPK RI.
Penandatanganan pakta integritas ini menjadi simbol kuat bahwa Jawa Tengah sedang berusaha membangun sistem pemerintahan yang bersih, terbuka dan berani
Dalam menutup ruang praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme yang selama ini kerap menghantui birokrasi daerah.
Plt Bupati Pati menegaskan, pakta integritas adalah komitmen nyata untuk memperbaiki sistem, terutama dalam sektor paling rawan yakni pengelolaan APBD dan pengadaan barang/jasa.
Menurutnya, transparansi harus menjadi fondasi utama, agar uang rakyat tidak bocor oleh permainan oknum.
Tak hanya soal anggaran, pakta tersebut juga memuat larangan tegas praktik suap, gratifikasi, pemerasan
Hingga transaksi jabatan yang sering terjadi secara diam-diam dalam proses rotasi, promosi, dan perekrutan ASN.
Poin menarik lainnya, seluruh kepala daerah sepakat untuk memperkuat pengawasan internal, sekaligus siap melaporkan
Apabila menemukan indikasi KKN di wilayah masing-masing”, kata Plt. Bupati Pati didampingi Ketua DPRD, H. Ali Badruddin, S.E kepada wartawan, Senin (30/3/26).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi tampil dengan pernyataan keras yang langsung menyita perhatian publik.
Ia menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas harus dibuktikan lewat tindakan nyata, bukan sekadar acara simbolik.
“Jangan main api. Saya tidak akan menolerir pejabat yang masih berani korupsi. Siapa pun itu,” tegasnya lantang.
Menurut Luthfi, keterlibatan KPK dalam dialog antikorupsi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencegahan, sekaligus menekan potensi penyimpangan sebelum menjadi skandal besar.
Kegiatan ini pun dinilai sebagai pesan nasional, bahwa Jawa Tengah siap menjadi contoh daerah yang berani berubah
Tidak memberi ruang bagi pejabat yang mencoba mempermainkan uang rakyat“, tutup Gubernur Jateng.(red)
