SEMARANG – Penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Pati kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang
Kini, menjadi sorotan penting dalam penguatan tata kelola keuangan publik. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyerahkan laporan tersebut secara resmi
Dalam agenda serentak bersama Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Jateng.”Kegiatan ini, berlangsung di auditorium BPK Jateng
Acara tersebut dihadiri jajaran strategis dari masing-masing daerah, seperti Sekda, Inspektur, hingga Kepala BPKAD.
Risma menyampaikan bahwa LKPD bukan hanya laporan rutin, namun bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan APBD, selama satu tahun anggaran.
Ia menyebut laporan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai amanat undang-undang.
Menurut Plt. Bupati Pati, penyerahan LKPD juga merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem pemerintahan bersih.
Dia menggarisbawahi bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap penggunaan dana publik, sehingga pemerintah daerah wajib membuka ruang transparansi yang luas”, ujar Risma kepada wartawan.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Luthfi H. Rahmatullah menambahkan, bahwa laporan keuangan bukan sekadar formalitas, demi mendapatkan opini WTP.
Maka kualitas laporan harus mencerminkan tanggung jawab nyata oleh pemerintah, dalam mengelola uang rakyat.
“Laporan yang baik bukan hanya soal meraih opini BPK, tetapi menjadi cerminan integritas pemerintah dalam menjalankan amanah publik,” kata Luthfi H. Rahmatullah
BPK Jateng memastikan setelah laporan diterima, pemeriksaan segera dilakukan. Audit tersebut bertujuan memastikan seluruh penyusunan laporan sesuai standar akuntansi
Untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Luthfi juga mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk menjaga semangat transparansi
Terkait keuangan yang akuntabel akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, karena anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat”,imbuhnya.
Dengan penyerahan LKPD ini, Pemkab Pati menegaskan posisinya sebagai daerah yang berupaya menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD.(red)
